TEMPO Interaktif, Jakarta – Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Ilham Cendekia Srimarga menyayangkan anggaran pendidikan di Indonesia yang mencapai 20 persen tidak tepat sasaran dalam penggunaannya.
Ketika berbicara dalam seminar akuntabilitas sekolah di Hotel Century, Rabu (12/5), Ilham mengatakan anggaran yang besar tersebut kenyataannya sulit diakeses oleh masyarakat miskin. “Kenyataannya akses sekolah bermutu bagi rakyat miskin sangat kecil,” ujarnya
Kebutuhan spesifik kaum miskin, seperti dana operasional, dana transport yang seharusnya dibiayai oleh dana pendidikan belum tercover. Sementara di sebagian besar daerah di Indonesia, 1/3 anggaran pendidikan dibelanjakan untuk pos gaji.
Selain itu, masih sering terjadi kebocoran anggaran, alokasi yang tidak tepat, mark up, serta dibelanjakan tidak sesuai peruntukan. “Persoalan lainnya adalah probelm akuntabilitas,” kata Ilham pula.
Hal senada diungkapkan Ade Irawan dari Indonesia Corruption Watch. Dia menyebutkan bahwa anggaran pendidikan 20 persen hanya dari presentasenya yang naik, tapi nominal tidak berubah. “Karena 20 porsen itu dengan memasukkan anggaran sebelumnya. Jadi ini hanya dipakai sebagai alat politik saja,” ucapnya. Ade juga mempersoalkan masalah akuntabilitas, yang menurutnya tidak bisa dipisahkan dari transparansi. ROSALINA.
Sumber: http://www.tempointeraktif.com/hg/pendidikan/2010/05/12/brk,20100512-247584,id.html
