by admin | May 7, 2009 | Berita
Depdiknas
Jakarta, Sabtu (2 Mei 2009) — Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) pada 2009 telah menetapkan sebelas kebijakan terobosan lanjutan secara masal pendidikan. Pada akhir 2008 hampir seluruh indikator kinerja utama rencana strategis tercapai dengan baik, bahkan banyak yang melampaui target. Kebijakan masal pendidikan selama ini telah menunjukkan hasil – hasil yang positif.
Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo pada upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2009 di Depdiknas, Jakarta, Sabtu (2/05/2009). Tema peringatan Hardiknas 2009 adalah Pendidikan Sains, Teknologi, dan Seni Menjamin Pembangunan Berkelanjutan dan Meningkatkan Daya Saing Bangsa.
Mendiknas menyebutkan sebelas terobosan masal pendidikan, yakni melanjutkan pendanaan pendidikan secara massal, melanjutkan peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik, penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk e-pembelajaran dan e-administrasi, pembangunan prasarana dan sarana pendidikan, rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan, dan reformasi perbukuan secara mendasar.
Selanjutnya, peningkatan mutu dan daya saing pendidikan dengan pendekatan komprehensif, perbaikan rasio peserta didik SMK:SMA, otonomisasi satuan pendidikan, intensifikasi dan ekstensifikasi pendidikan nonformal dan informal untuk menggapaikan layanan pendidikan kepada peserta didik yang tidak terjangkau pendidikan formal (reaching the unreached), serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan dengan pendekatan komprehensif.
Mendiknas mengatakan, dalam kurun waktu 2005 – 2008, pendanaan pendidikan melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOS Buku, Bantuan Khusus Murid (BKM), Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM), dan program beasiswa telah menunjukkan hasil dan manfaat yang signifikan dalam pengembangan mutu pendidikan di Tanah Air. “Program BOS selama ini telah membebaskan sebanyak 70,3 persen murid SD/MI dan SMP/MTs dari pungutan biaya operasional dan semua siswa miskin bebas dari pungutan tersebut,” katanya.
Lebih lanjut Mendiknas mengatakan, dengan peningkatan biaya satuan BOS yang cukup signifikan maka mulai 2009 program BOS membebaskan seluruh peserta didik SD negeri dan SMP negeri dari semua pungutan biaya operasional sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). “Tahun 2008 kita berhasil menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada tingkat nasional,” katanya.
Selanjutnya, kata Mendiknas, dalam hal peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik maka sesuai dengan Undang – Undang No.14/2005 tentang Guru dan Dosen, sejak 2006 sekitar 1,75 juta guru yang belum memperoleh S1/D4 harus meraih derajat tersebut dalam waktu sepuluh tahun. Kemudian, kata Mendiknas, sekitar 150.000 dosen yang belum S2 atau S3 harus meraihnya dalam waktu sepuluh tahun. “Seiring dengan upaya tersebut maka bagi para guru dan dosen yang telah berhasil memenuhi persyaratan undang – undang tersebut kesejahteraannya ditingkatkan menjadi sekitar dua kali lipat,” katanya.
Mendiknas mengatakan, dalam mengembangkan infrastruktur TIK untuk e-pembelajaran dan e-administrasi, telah tersambung melalui Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas) puluhan ribu sekolah, ratusan perguruan tinggi dan seluruh kantor Depdiknas termasuk UPT di daerah, dan seluruh kantor pendidikan provinsi dan kabupaten/kota tersambung ke Jardiknas. “Pembangunan sarana – prasarana pendidikan juga terus ditingkatkan, dari PAUD hingga pendidikan tinggi,” katanya.
Sampai dengan saat ini, kata Mendiknas, telah dibangun ribuan sekolah baru, puluhan ribu ruang kelas baru, ribuan perpustakaan dan laboratorium. Selain itu, lanjut Mendiknas, juga telah direhabilitasi ratusan ribu ruang kelas SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/SLB.
Sementara, kata Mendiknas, di bidang perbukuan Depdiknas telah melakukan reformasi secara mendasar, yaitu dengan membeli hak cipta buku dari penulis atau penerbit dan mengizinkan siapa saja untuk menggandakannya, menerbitkannya, atau memperdagangkannya dengan harga murah. Mendiknas menyebutkan, sampai saat ini Depdiknas telah membeli sebanyak 598 judul buku teks pelajaran, dengan harga eceran tertinggi (HET) yang berkisar antara Rp.4.387,00 sampai dengan Rp.29.986,00 per buku. “Dengan reformasi ini sekolah wajib menyediakan buku teks pelajaran sejumlah peserta didiknya, sehingga para peserta didik tidak perlu lagi membeli buku dan cukup meminjam dari perpustakaan,” katanya.
Lebih lanjut Mendiknas menyampaikan, peningkatan mutu dan daya saing pendidikan dengan pendekatan komprehensif telah dilakukan secara sistematik terhadap semua satuan pendidikan, dengan cara meningkatkan acuan mutu standar pelayanan minimal (SPM), rintisan sekolah standar nasional (RSSN), sekolah standar nasional (SSN), rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), dan sekolah bertaraf internasional (SBI).
Adapun pada jenjang pendidikan tinggi, kata Mendiknas, beberapa perguruan tinggi kita telah mendapat pengakuan sebagai perguruan tinggi berkelas dunia (world class), menurut versi Times Higher Education Supplement (THES). “Tiga perguruan tinggi yaitu Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi Bandung, dengan jumlah program studi 520 telah masuk dalam peringkat 400 terbaik dunia dari 12.000 universitas di seluruh dunia,” katanya.
Selain itu, lanjut Mendiknas, sebanyak 47 program studi Universitas Terbuka mendapatkan akreditasi dari International Council of Distance Education (ICDE). “Dengan demikian, maka program studi berkelas dunia sampai dengan saat ini mencapai 567 program studi yang melayani sekitar 12 persen dari seluruh mahasiswa Indonesia,” katanya.
Sementara, kata Mendiknas, dalam perbaikan rasio peserta didik SMK:SMA, Depdiknas memiliki kebijakan membalik rasio itu dari 30:70 pada tahun 2004 menjadi 70:30 pada tahun 2015. “Sampai dengan akhir tahun 2008 rasio yang tercapai telah bergeser menjadi 46:54. Dengan demikian, selama empat tahun rasio tersebut telah bergeser 16 persen,” katanya.
Mendiknas menjelaskan, berkenaan dengan otonomisasi satuan pendidikan, otonomi harus diimbangi dengan akuntabilitas yang setimpal. Dia mengatakan, pada tingkat sekolah/madrasah otonomi satuan pendidikan secara umum diberikan melalui manajemen berbasis sekolah (MBS), kecuali segelintir sekolah/madrasah yang menurut Undang – Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) dipersyaratkan untuk menjadi BHP. “Sementara untuk jenjang pendidikan tinggi, semua satuan pendidikan tinggi harus berbentuk BHP,” katanya.
Mendiknas menyampaikan, dalam pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pendidikan nonformal dan informal untuk menggapaikan layanan pendidikan kepada peserta didik yang tak terjangkau pendidikan formal (reaching the unreached) telah dilaksanakan program PAUD nonformal yang mendidik 10,48 juta anak. Program Paket A, kata Mendiknas, telah menyumbang angka partisipasi murni (APM) SD/MI 0,5 persen, program Paket B menyumbang angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs 3,96 persen, dan program Paket C menyumbang APK SMA/MA 2,96 persen.
Sementara, kata Mendiknas, buta aksara usia 15 tahun atau lebih menyisakan 9,7 juta orang atau 5,97 persen. “Insya Allah pada akhir tahun ini bisa kita turunkan menjadi lima persen,” katanya.
Mendiknas menyebutkan, hampir 300.000 orang mengikuti pendidikan kecakapan hidup dan telah membangun ribuan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), serta ratusan TBM mobil untuk daerah pedesaan yang jauh dari TBM.
Lebih lanjut Mendiknas mengatakan, dalam penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan dilakukan pendekatan komprehensif melalui penataan kelembagaan, penghilangan konflik kepentingan, peningkatan akuntabilitas, dan peningkatan standar mutu pelayanan publik.***
Sumber: Pers depdiknas http://www.depdiknas.go.id/
by admin | Apr 20, 2009 | Berita
Denpasar. Guna meningkatkan kualifikasi dosen dalam proses pembelajaran, ISI Denpasar menggelar Pelatihan Keterampilan Teknik Instruksional (Pekerti) yang dibuka tadi pagi (14 Maret 2009) oleh Rektor ISI Denpasar, bertempat di Gedung Pusat Dokumentasi (pusdok) ISI Denpasar. Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari, diikuti oleh 25 dosen, yang terdiri dari 16 dosen dari Fakultas Seni Pertunjukan (FSP) serta 9 dosen dari Fakultas Seni Rupa dan Desain. Sementara para instruktur berasal dari Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (LP3) Universitas Udayana. Para instruktur yang terdiri dari Prof. Dr. Ir. I Nyoman Sutjipta,MS, Prof. Dr. Aron Meko Mbete, Dra. Meiti W Proborini, M.Sc, Drh. IB. Swacita, MP, Drh. A.A. Sagung Kendran, M.Kes, Drs. I Nyoman Kadjeng Widjaja, Apt., M.Si, Prof. Ir. Wayan Sayang Yupardhi, M.Agr.S memberikan pokok bahasan tetntang penyusunan silabus, GBPP,SAP dan memberikan teori-teori bagaimana mengaplikasikan kurikulum berbasis kompetensi dalam proses pembelajaran.
Drs. I Wayan Gulendra, M.Sn selaku ketua Panitia mengungkapkan perkembangan dan perubahan kehidupan masyarakat, membawa dampak terhadap kebutuhan masyarakat itu sendiri, maka para insan akademik harus memiliki cara pandang yang jauh kedepan, untuk menyikapi secara cerdas perubahan tersebut. Dalam hal ini perguruan tinggi mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kualifikasi sumber daya yang baik melalui pendidikan lanjut serta pelatihan-pelatihan yang berorientasi pada peningkatan intelektualitas kinerja dilingkungannya masing-masing. Sehingga besar harapan ISI Denpasar dapat menciptakan sumber daya yang bermutu yaitu cerdas logika, cerdas etika/moral, dan cerdas estetika.
Pembantu Rektor I ISI Denpasar, Drs. I Ketut Murdana, M.Sn mengungkapkan hampir 95 % Dosen ISI Denpasar telah mengikuti pelatihan Pekerti ini, sisanya belum mengikuti dikarenakan masih tugas belajar atau belum sepenuhnya menjadi PNS. Sedangkan untuk pelatihan AA(Applied Approach) sekitar 70-75 % dosen ISI Denpasar yang telah mengikutinya dan diharapkan akan ditingkatkan jumlahnya secepatnya. Khusus di Pekerti ini para dosen akan diajarkan bagaimana menjadi dosen yang profesional sesuai dengan Tupoksinya dan penjabaran kurikulum berbasis kompetisi pada kegiatan perkuliahan. Tentu tujuan akhirnya diharapkan proses transfer ilmu pengetahuan dapat berjalan dengan maksimal dan menghasilkan lulusan yang kualified dan bermoral.
Rektor ISI Denpasar Prof. Dr. I Wayan Rai S., MA menyambut gembira atas diadakannya pelatihan ini. Pelatihan Pekerti ini merupakan salah satu cara untuk mewujudakan ISI Denpasar sebagai World Class University terutama dalam hal teaching quality atau proses pembelajaran. Apalagi kecenderungan dosen ISI Denpasar yang tugas utamanya adalah mengajar terdapat 2 masalah yang harus dihadapinya. Pertama dosen bukan berasal dari institusi ilmu pendidikan sehingga hanya menguasai ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya, tanpa dididik menjadi seorang pengajar sebelumnya. Kedua adalah paradigma pendidikan sekarang yang memang menuntut pendidikan yang berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetisi sesuai dengan Kepmendiknas No. 045/U/2002. Prof. Rai juga menambahkan kedepannya setelah mendapatkan pelatihan, dosen diharapkan agar mampu melahirkan buku ajar. Karena apabila terdapat banyak buku ajar maka disinilah bukti kualifikasi dosen yang berimbas pada kualitas pendidikan suatu institusi.
Para Dosen mengikuti acara pembukaan tersebut dengan sangat antusias, sebuah pertanda yang baik demi kemajuan ISI Denpasar.
Humas ISI Denpasar melaporkan
by admin | Mar 24, 2009 | Berita
Jakarta. Prof. Dr. I Wayan Rai S., M.A dilantik menjadi Rektor ISI Denpasar periode 2009-2013 oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Prof. Dr. Bambang Sudibyo, berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) nomor 14 tertanggal 27 Februari 2009. Pelantikan berlangsung di Gedung A, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Jakarta. Pada kesempatan tersebut juga Mendiknas melantik 8 pejabat asselon I dan II, diantaranya Dr. Rahmat Wahab M.Pd., M.H sebagai Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Prof. Dr. I Wayan Rai., S. M.A sebagai Rektor ISI Denpasar, Drs. Selamet Purnomo, M.BA sebagai Inspektur Investigasi Irjen Depdiknas, Prof. Dr. Najaji Anwar sebagai Kepala Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan Balitbang Depdiknas, Prof. Dr. M Zaim, M.Hum, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatra Barat, Drs. Mahali, M.M sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah, Dr. Andri Kosas Rohman, M.Hum sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan dan Ir. Jayan Baskoro, M.Pd., Kepala Pusat Pengembangan Regional I.
Dalam sambutannya Mendiknas, Prof. Dr. Bambang Sudibyo mengharapkan kepada ke dua rektor yang dilantik untuk terus memelihara dan mengembangkan pogram-program unggulan, menciptakan program-program inovatif, mampu membangun atmosfir kerja yang kondusif serta bekerja keras terus untuk mengembangkan jejaring keseluruh dunia. Mendiknas meminta kepada Rektor UNY dan Rektor ISI Denpasar segera melanjutkan dan meningkatkan kualitas program – program unggulan yang inovatif disertai perluasan jejaring kerja sama dengan berbagai institusi maupun kalangan industri. “Saya juga meminta Saudara mampu membangun iklim yang kondusif, baik akademik maupun manajerial di pergurutan tinggi yang Saudara pimpin, sehingga penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan optimal,” katanya.
Pelantikan Prof. Rai sebagai Rektor ISI Denpasar dihadiri oleh kerabat, seniman, budayawan, rohaniawan, tokoh masyarakat, perwakilan senat, para pejabat struktural serta para staf dan dosen dilingkungan ISI Denpasar. Para undangan mengungkapkan, telah dilantiknya Prof. Rai sebagai Rektor ISI Denpasar akan membawa babak baru bagi dunia pendidikan Indonesia umumnya dan kemajuan ISI Denpasar pada khususnya. Karena lembaga pendidikan senilah untuk saat ini yang memiliki peluang besar untuk dapat bersaing dengan perguruan tinggi ternama di dunia. Dengan kemajuan yang telah dicapai ISI Denpasar selama kepemimpinan Prof. Rai, akan tercipta satu kesejajaran berpotensi yang mampu mengubah paradigma dunia pendidikan di Indonesia.
Sementara Rektor ISI Denpasar Prof. Dr. I Wayan Rai S., MA menyampaikan ungkapan terimakasih yang tak terhingga atas doa dan dukunganya selama ini. “Layaknya mengendarai motor janganlah kita melihat kebelakang dalam hal ini adalah masa lalu, tapi pandanglah kedepan, dan sesekali tidak menutup kemungkinan kita melihat kebelakang dengan menoleh spionnya”. Dari ungkapan tersebut Prof. Rai mengungkapkan bahwa kini saatnya bersama-sama membangun ISI Denpasar, saling memaafkan dan bersatu padu untuk mewujudkan cita-cita dunia pendidikan di Indonesia seperti yang telah digariskan oleh Depdiknas. Apalagi tahun 2009 Pemerintah telah mencanangkan sebagai tahun kreatif, sehingga tugas dan fungsi institusi pendidikan seni sangat berperan sekali di dalam pembangunan di bidang industri kreatif tersebut. Semoga dengan pelantikan ini dapat menggerus polemik yang selama ini terjadi di kampus seni ini, sehingga ISI Denpasar dapat menjalankan fungsinya secara maksimal yaitu sebagai lembaga pengembangan dan pelestarian seni dan budaya Bali. Seperti yang telah dicita-citakan para pendirinya dan masyarakat Bali pada umumnya.
Humas ISI Denpasar melaporkan
by admin | Mar 21, 2009 | Berita
Sekolah Dilarang Memungut Siswa, Masyarakat Dianjurkan Menyumbang
Kudus, Jumat (20 Maret 2009) — Pemerintah telah mencanangkan pendidikan dasar gratis mulai 2009. Sasarannya adalah pada sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, serta sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah terutama yang negeri. Seiring dengan kebijakan tersebut, pihak sekolah dilarang untuk memungut siswa. Sementara masyarakat dianjurkan untuk menyumbang.
“Sumbangan sangat dianjurkan dilakukan, kalau memungut haram hukumnya. Sekolah yang maju adalah sekolah yang orang tua siswanya menyumbang dan peduli. Tugas komite sekolah bukan untuk memungut,” kata Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo di hadapan para guru anggota PGRI pada sosialisasi Pendidikan Dasar Gratis di GOR Wergu Wetan, Kudus, Jawa Tengah, Jumat (20/03/2009) .
Hadir pada acara Bupati Kudus Musthofa, Ketua Umum PB PGRI Sulistyo, dan guru – guru anggota PGRI wilayah Kudus dan sekitarnya.
Mendiknas mengatakan, mulai 2009 pemerintah telah menaikkan biaya satuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebanyak hampir 50 persen dari sebelumnya. Biaya ini termasuk untuk BOS Buku. Program BOS ini akan dijadikan pilar untuk mewujudkan pendidikan dasar gratis. “Kalau dirasa masih kurang maka pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota diminta untuk menutupi kekurangan dana BOS. Jadi nanti ada semacam BOS daerah,” katanya.
Namun demikian, lanjut Mendiknas, pendidikan gratis jangan sampai membuat masyarakat tidak mau menyumbang. Mendiknas berpendapat, pungutan berbeda dengan sumbangan. Menurut Mendiknas, kalau pungutan ditetapkan jumlah dan waktunya kapan dibayar, tetapi kalau sumbangan tidak ditetapkan jumlah dan waktunya. “Saya yakin masih banyak yang mau menyumbang terutama di daerah perkotaan. Sumbangan dimintakan bukan kepada masyarakat miskin, tetapi masyarakat yang mampu,” kata Mendiknas, secara terpisah, pada acara silaturahmi dengan PB PGRI Jepara di Gedung Wanita Jepara, Jawa Tengah, Jumat (20/03/2009).***
Sumber: Pers Depdiknas
http://www.depdiknas.go.id/
by admin | Mar 2, 2009 | pengumuman
PENGUMUMAN
Nomor : 032/I.5.14/Inherent/2009
Kepada Yth : civitas ISI Denpasar
Dengan hormat,
Dalam rangka pembudayaan TIK, UPT PUSKOM ISI Denpasar membuka Pelatihan Pemanfaatan Fasilitas Jaringan ISI Denpasar Terpadu (JISTA) secara gratis dengan materi: 1. Pemanfaatan internet dalam proses belajar mengajar, penelitian, dan 2. Pemanfaatan Intranet dan Internet dalam manajemen Perguruan Tinggi.
Materi 1 diselenggarakan setiap hari jumat minggu kedua jam 9.30 – jam 11.00 WITA, sedangkan untuk materi 2 diselenggarakan pada hari jumat minggu keempat jam 9.30 – 11.00 WITA. Tempat pelatihan dilaksanakan di Ruang Vicon UPT Puskom Lantai I. Pelatihan akan dimulai pada bulan Maret 2009.
Bagi yang berminat untuk mengembangkan diri melalui pemanfaatan internet dalam kegiatan tridarma perguruan tinggi, silahkan mendaftar dengan terlebih dahulu mengisi blangko pendaftaran.
Demikian pengumuman ini kami buat dengan sebenarnya kiranya dapat dimanfaatkan dengan sebaik – baiknya
Denpasar, 2 Maret 2009
PIC Inherent ISI Denpasar/Ka. Puskom
Hendra Santosa, SSKar., M.Hum
NIP 132006579
Tembusan Yth :
1. Rektor ISI Denpasar sebagai laporan
2. Arsip
