by dwigunawati | Jul 13, 2011 | Berita, pengumuman
PENGUMUM A N
No. 033/IT.5.7/TP/2011
Berdasarakan surat serah terima Sistem Informasi Akademik (SIA) ISI Denpasar dengan nomor : 031/IT.5.7/TP/2011 antara UPT. Puskom ISI Denpasar dan Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAKK), maka terhitung tanggal 1 Juli 2011 Sistem Infomasi Akademik (SIA) sepenuhnya dikelola oleh BAAKK. Hal-hal yang berhubungan dengan Sistem Informasi Akademik (SIA) seperti permintaan username dan password pada Portal Akademik dilaksanakan di BAAKK
Demikian pengumuman ini , atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Denpasar, 13 Juli 2011
Kepala UPT Puskom,
Hendra Santosa, S.Skar., M.Hum
NIP. 196710311992031001
Surat serah terima Sistem Informasi Akademik (SIA) bisa diunduh disini
by dwigunawati | Jun 24, 2011 | Berita, pengumuman
Jakarta — Nasionalisme dan rasa kebangsaan di Indonesia berakar pada sejarah, bukan pada kekuasaan atau hegemoni ideologi. Ciri khas pandangan hidup atau falsafah hidupnya berbeda dengan bangsa lain, karena diangkat dari nilai-nilai kultural melalui sebuah kerja kreatif dan filosofis pendiri bangsa.
Alasan tersebutlah yang dijadikan dasar mengapa pendidikan Pancasila diperlukan sebagai dasar pembentukan karakter bangsa. “Pancasila merupakan realisasi filosofis asli bangsa Indonesia,” ujar Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal saat berbicara dalam seminar “Revitalisasi dan Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Rangka Penguatan Karakter Bangsa”, di Gedung Nusantara IV DPR RI, Rabu (22/6).
Selama ini, semua komponen tentang nilai-nilai Pancasila telah diajarkan di sekolah melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan maupun agama. Sekarang, kata Fasli, ada tekanan supaya judul Pancasila diperkokoh. “Sehingga dari judul itu akan membuat standar isi dan standar kompetensi menjadi jelas,” katanya.
Pendidikan Pancasila bertujuan untuk mengembangkan peserta didik menjadi manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta Tanah Air yang berkarakter Pancasila. Dalam kesempatan tersebut Fasli mengurai strategi seperti apa yang bisa dilakukan pada level pendidikan dasar dan menengah dan pada level perguruan tinggi.
Strategi jangka pendek (tahun ini) untuk pendidikan dasar dan menengah dilakukan penguatan pelaksanaan pendidikan Pancasila pada kurikulum yang ada. Artinya, pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang ada harus disampaikan melalui pendekatan-pendekatan yang kooperatif, interaktif, eksploratif, kritis, dan memecahkan masalah (problem solving).
“Kita tidak perlu habis energi membahas rumah-rumah itu (Pancasila). Lebih baik kita laksanakan lebih banyak, dengan guru mencari cara-cara yang lebih dialogis,” tuturnya. “Bagaimana keadaan lingkungan di luar sekolah yang merusak dan mengganggu kepercayaan anak-anak didik dijauhkan sehingga tidak ada standar ganda yang berakibat tidak terjadi internalisasi. Diberikan teori, tapi kenyataan tidak seperti itu. Penihilan dari upaya-upaya,” ujarnya melanjutkan.
Sedangkan untuk model penilaiannya, dapat menggunakan penilaian yang berdasarkan pada perbuatan dengan penilaian otentik. Penilaian otentik dapat berupa catatan kegiatan, catatan anekdot, skala sikap, catatan tindakan, koleksi pekerjaan, tugas individu, tugas kelompok atau kelas, sampai pada tes standar prestasi dan standar psikologi.
Untuk jangka menengah (2012), kata Fasli, perlu penataan ulang kurikulum. Apakah pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran tersendiri, atau masuk pada pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn).
Pada perguruan tinggi, Fasli menyampaikan ada empat strategi yang bisa dilakukan, yaitu revitalisasi, reaktualisasi, restorasi, dan reformulasi. Dalam implementasinya ada tiga pendekatan, yaitu social-cultural developmentmelalui penciptaan dan pembiasaan perilaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, psycho-paedagogical development melalui perkembangan psikologis seseorang melalui proses belajar, dan socio-political development melalui berbagai intervensi kebijakan politik.
Penataan ulang kurikulum di perguruan tinggi, kata Fasli, akan dilakukan dengan memasukkan kembali pendidikan Pancasila sebagai kurikulum wajib tingkat nasional. Penguatan karakter bangsa melalui pembiasaan, tradisi, dan budaya akademik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. “Akan ditinjau ulang produk kebijakan negara yang berkaitan dengan bidang pendidikan tinggi agar lebih dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila,” ujarnya. (aline)
Sumber : kemdiknas.go.id
by dwigunawati | Jun 13, 2011 | Berita, pengumuman
Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menyatakan bahwa masyarakat Indonesia belum memanfaatkan media Internet untuk hal-hal yang produktif dan lebih banyak menghabiskan waktu hanya untuk media sosial seperti Facebook dan Twitter.
Padahal, sebagai media yang menjadi lalu lintas informasi tanpa batas, Internet bisa dimanfaatkan untuk mencari bahan penelitian maupun untuk pelajaran. ”Penggunaan Internet masih untuk hal-hal yang belum produktif seperti game, media sosial,” kata Tifatul Sembiring ketika membuka pameran Indonesia International Communication Expo 2011 & Conference di Jakarta Convention Center, Rabu.
Oleh karena itu, Tifatul meminta operator di Indonesia untuk menyediakan layanan konten yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara sebagaimana yang tertera dalam pembukaan UUD 1945. ”Sebaiknya produk-produk (teknologi) kita yang menunjang elemen bangsa,” katanya. Dia juga menegaskan para operator untuk memperhatikan konten-konten lokal yang sekarang berkembang dan menyerap tenaga-tenaga lokal di Indonesia.
Sementara itu, Tifatul memaparkan road map teknologi di Indonesia. Pada 2012, pemerintah mencanangkan Indonesia terhubung dari Sabang sampai Mearuke.
Pada 2014, pemerintah mencanangkan Indonesia Informatif dimana masyarakat Indonesia sadar akan informasi dari kalangan elit hingga masyarakat bawah.
“Harapan dari Indonesia Informatif yaitu menciptakan masyarakat yang rasional tidak mudah terprovokasi,” katanya.
Pada 2015, Indonesia Broadband dan 2018 Indonesia Digital. ”Pada 2018 nanti, tidak ada lagi TV analog, semuanya serba digital,” kata Tifatul menambahkan.
Sumber : antaranews.com
by dwigunawati | Jun 7, 2011 | Berita, pengumuman
Jakarta – Pembangunan bangsa tidak hanya berupa fisik dan ekonomi semata, namun bisa dilakukan dengan pembangunan karakter melalui pendidikan budi pekerti. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) melalui Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film, menghimbau para seniman untuk memasukkan unsur budi pekerti di setiap karyanya.
Konten budi pekerti dalam setiap karya seni harus dikedepankan. Kesadaran ini menjadi gerakan nasional yang dilakukan bersama,” ujar Ukus Kuswara, Direktur Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film Kemenbudpar, di sela seminar Pendidikan Budi Pekerti Akar Jati Diri bagi Pertahanan & Persatuan Bangsa di Era Globalisasi, di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu (1/6).
Generasi muda, lanjut Ukus, menjadi target utama dari pendidikan budi pekerti. Media pembelajaran seperti museum, perpusatakaan, film, galeri, dan sanggar seni, dapat dijadikan alat untuk memupuk pendidikan budi pekerti, tegasnya. Namun, pendidikan demikian harus dimulai dari unit sosial terkecil, yaitu lingkup keluarga, lingkungan masyarakat, dan pendidikan formal.
Mewakili Menbudpar Jero Wacik, Ukus menyampaikan, ada 7 komponen pokok pendidikan budi pekerti berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yang dapat diteladani guna memecahkan masalah Indonesia dewasa ini. Yakni: mengembangkan religiositas dan toleransi; rasa cinta tanah air dan kebanggaan nasional; persatuan dan gotong royong; cinta damai dan anti kekerasan; kedisiplinan, ketertiban, dan ketaatan hukum; daya juang; dan berpikir positif.
Ukus berharap, untuk mencapai 7 komponen pokok tersebut, seluruh elemen bangsa tetap mengindahkan pendekatan humanism dan multikulturalisme.
Menurutnya, Bangsa Indonesia dewasa ini memiliki kecenderungan memudarnya rasa toleransi atas perbedaan, menurunnya penghargaan nilai-nilai kearifan lokal dan budaya, meningkatnya budaya kekerasan, menurunnya penghargaan atas etika dan moral, rasa minder terhadap bangsa lain, dan kecenderungan menurunnya capaian prestasi di sejumlah bidang.
Dalam acara tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono menyampaikan, pentingnya mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pendidikan Karakter Bangsa. Pancasila harus dijadikan dasar, agar kekerasan dan radikalisme bisa ditangkis. Pendidikan karakter bangsa ini tumbuhnya dari masyarakat, dari bawah ke atas (bottom up), sehingga bisa menjadi gerakan nasional bersama, ujarnya seraya mengatakan keberhasilan pendidikan budi pekerti adalah makin tumbuhnya kecintaan masyarakat terhadap budaya bangsa.
Sementara itu Diah Harianti yang mewakili Wakil Menteri Pendidikan Nasional mengatakan, salah satu komponen penting dalam pendidikan budi pekerti adalah media massa. Media perlu menyuguhkan sajian yang bisa menumbuhkan pikiran positif dalam diri bangsa, ujarnya. Diah menegaskan, menurunnya moral bangsa disebabkan banyaknya praktisi pendidikan yang terlalu mengutamakan komponen kognitif sehingga mengabaikan komponen afektif (moral dan budi pekerti).
Seminar yang digagas oleh Alumni Perguruan Cikini (ALPERCIK) ini diikuti sekitar 300 peserta dari kalangan praktisi dan pengamat pendidikan. Hadir pula dalam seminar tersebut, Akbar Tandjung sebagai Ketua Akbar Tandjung Institut dan Wakil Ketua Komisi X DPR-RI, Rully Chairulazwar.
Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi Ka. Pusformas Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
Sumber : antaranews.com
by dwigunawati | May 26, 2011 | Berita, pengumuman
Keputusan
Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar
Nomor : 913/IT5.4.2/LL/2011
Tanggal : 5 April 2011
Tentang
Penyusunan Artikel Website
Di Lingkungan Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun Anggaran 2010
Untuk nama-nama yang terlampir dalam SK Artikel bulan Maret dimohonkan untuk mengambil SK Artikel dan Honorarium di UPT. Puskom ISI Denpasar Lt. 2, setiap hari kerja.
SK Artikel bulan Maret selengkapnya dapat di unduh disini
Page 2 of 6«12345...»Last »
