Dirjen Dikti: Seleksi Mandiri Dilakukan Setelah SNMPTN

by admin | Jan 12, 2011 | Berita

JAKARTA – Kementerian Pendidikan Nasional memperingatkan kepada seluruh perguruan tinggi negeri agar mematuhi aturan soal penyelenggaraan ujian seleksi mandiri.
’’Ujian seleksi mandiri harus disesuaikan dengan aturan kalau mau dilaksanakan setelah SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri),’’ ujar Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Djoko Santosa kepada wartawan, Selasa (11/1).
Menurut Djoko, pengumuman pembukaan boleh dilaksanakan kapanpun oleh perguruan tinggi negeri. Akan tetapi khusus pelaksanaan ujiannya tak boleh sebelum SNMPTN, yang akan dilaksanakan tanggal 1-2 Juni 2010.
Ia telah menghubungi para rektor terkait ujian mandiri. ‘’ Saya sudah kasih tahu para rektor tak baik kalau ujian sebelum SNMPTN,’’ ungkapnya sambil sesekali berbicara dalam bahasa Jawa.
Selain pelaksanaan ujian mandiri, pengumumannya juga harus dilakukan setelah pengumuman ujian SNMPTN. ‘’Hal ini untuk mencegah adanya bangku kosong di perguruan tinggi negeri,’’ tuturnya.
Akan tetapi ketika ditanya jika tetap ada kampus yang melaksanakan ujian mandiri sebelum SNMPTN ia menyatakan sanksi harus disesuaikan dengan aturan. ‘’Lah wong belum dilakukan, jadi saya belum bisa menjawab. Tapi semua ada aturannya,’’ paparnya.
Selain itu dalam kesempatan yang sama ia juga mengingatkan agar PTN tak melupakan aturan untuk menyediakan menerima 60 persen dari kuota yang ada bagi calon mahasiswa dari seleksi nasional. ‘’60 persen SNMPTN dan 40 persen ujian mandiri,’’ ucapnya.
Menanggapi hal ini pihak Universitas Indonesia, yang diwakili Kepala Kantor Komunikasi, Vishnu Juwono menyatakan akan menuruti aturan pemerintah. ‘’Kita akan mematuhi aturan Pemerintah, baik dari soal kuota 60 persen, lalu mahasiswa miskin dan jadwal pelaksanaan SIMAK UI,’’ ungkapnya ketika dihubungi Republika.
Ujian seleksi mandiri UI rencananya akan dilaksanakan satu hari yaitu tanggal 3 Juli 2011. ‘’Biaya formulir cukup Rp 200 ribu, untuk semua fakultas,’’ ungkapnya. Seleksi sendiri menurutnya akan dilaksanakan di beberapa kota, agar ada pemerataan peminat.
Untuk calon mahasiswa yang akan masuk UI, akan ada tiga jalur yaitu, SNMPTN, SIMAK UI dan PPKB (Prestasi dan Pemerataan Kesempatan Belajar). ‘’Nantinya semua mahasiswa akan dikenakan biaya operasional pendidikan yang berkeadilan, jadi nanti yang dilihat apakah orangtuanya mampu atau tidak,’’ ungkapnya.

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/11/01/11/157885-dirjen-dikti-seleksi-mandiri-dilakukan-setelah-snmptn

Kementrian Diknas Tes Seleksi Masuk SD Merupakan Pelanggaran

by admin | Jun 14, 2010 | Berita

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional, Suyanto, menegaskan bahwa calon siswa SD dan SMP tidak boleh ditolak dalam penerimaan siswa baru. Pasalnya, di jenjang pendidikan tersebut masih merupakan hak belajar sembilan tahun.
“Saya dua tahun lalu sudah mengeluarkan surat edaran Nomor: 1839/C.C2/TU/2009 yang ditujukan kepada para gubernur dan bupati/walikota di seluruh Indoensia, kriteria calon peserta didik SD/MI berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun. Pengecualian terhadap usia peserta didik yang kurang dari 6 (enam) tahun dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari pihak yang berkompeten, seperti konselor sekolah/madrasah maupun psikolog. Dan pendidikan di TK itu tempat menumbuhkan keberanian anak untuk memenuhi rasa ingin tahunya, tempat bermain,” papar Suyanto saat diwawancarai di ruangannya, Jumat (11/6).
Terhadap praktik tes dalam seleksi calistung yang dilakukan sekolah untuk penerimaan siswa SD, Suyanto menuturkan para orangtua harus berani mengadukan ke dinas pendidikan bahwa itu pelanggaran. “Memang pelanggaran dalam penerimaan siswa baru paling banyak di SD. Terutama SD di kota yang favorit namun kuotanya terbatas ,” ucapnya.
Kalau penerimaan siswa SD pada dasarnya seleksi umur, maka untuk penerimaan siswa SMP, lanjut Suyanto, berdasarkan nilai NEM. Namun, dia menegaskan peraturan untuk SMP lebih tegas lagi, lulusan SD yang mau masuk ke SMP wajib diterima atau tidak boleh ditolak karena masih dalam hak belajar sembilan tahun. Oleh karena itu, jika kuota sekolah terbatas, pihak sekolah wajib melaporkan ke dinas pendidikan ada calon siswa yang belum mendapat SMP.
“Itu tanggung jawab sekolah untuk melaporkan ke dinas pendidikan kalau ada siswa yang belum tertampung, untuk selanjutnya dinas wajib menampung ke SMP lain yang masih terdapat kuotanya,” tegas Suyanto.
Bagi siswa SD-SMP satu atap, sambung Suyanto, maka siswa yang telah lulus SD langsung ke SMP di lingkungannya. Suyanto mengatakan, SD-SMP satu atap di daerah terpencil dan perbatasan sangat bermanfaat karena banyak ditemukan siswa DO lantaran kurangnya atau jauhnya SMP dari pemukiman warga. “Saya kemarin baru meresmikan SD-SMP satu atap di Lumajang, sangat bagus. Kalau tidak ada SD-SMP satu atap kasihan sekali, jarak ke SMP 5 kilometer. Itulah yang menyebabkan banyak anak DO,” tuturnya.
Saat disinggung masalah penjualan bangku kosong dan pungutan, Suyanto menegaskan, hal tersebut jelas dilarang. Dengan sistem penerimaan siswa real time online yang diterapkan sekarang, akan tidak ada praktik seperti itu. Siswa dapat mengakses dan memantau posisi penerimaannya di suatu sekolah melalui internet.
“Siswa SD dan SMP itu masih wajib belajar sembilan tahun, wajib ditampung. Nah, kalau sudah SMA baru ada seleksi atau tes kemampuang akademik. Sekarang sistem penerimaannya pun online, seperti di Yogya, Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Itu cegah orang beli kursi, kalau ada sekolah yang terbukti menjual kursi, berarti melanggar peraturan dan akuntabilitas. Sanksinya ya bisa administratif sampai pidana. ” tutupnya.

Red: taufik ranchman, Rep: C06

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/10/06/11/119543-kementrian-diknas-tes-seleksi-masuk-sd-merupakan-pelanggaran