by admin | Jun 18, 2010 | Berita
MENTERI Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh awal pekan lalu baru saja melantik mantan Rektor ITB Prof Djoko Santoso sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti).
Ada beberapa pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan secara cepat. Di antaranya kualitas dosen, payung hukum pascapencabutan UU BHP,dan penerimaan mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN). Bagaimana solusinya? Berikut ini wawancara harian Seputar Indonesiadengan Djoko Santoso.
Program kerja apa yang menjadi fokus perhatian ke depan?
Program yang akan saya lak-sanakan adalah bagaimana menata ulang penyelenggaraan pendidikan tinggi seusai UU BHP (Undang- Undang Badan Hukum Pendidikan) ditolak.Lalu hal yang terkait dengan akses ke perguruan tinggi serta peningkatan mutu pendidikan tinggi dan relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, IPK kita masih rendah, yakni 18,36%, padahal target kita pada 2014 nanti 24%. Setidaknya setiap tahun ada peningkatan. Maka dari itu, untuk meningkatkannya kami harus menyediakan akses kepada 450.000 orang untuk masuk perguruan tinggi. Selain untuk meningkatkan IPK, sumber daya manusia juga harus ditingkatkan agar bisa memenuhi kebutuhan global di masa yang akan datang.
Untuk mutu dan relevansi yang dikeluarkan perguruan tinggi harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Jika ini terjadi, tingkat pengangguran akan semakin rendah dan makna nyata dari perguruan tinggi akan semakin dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Itu pekerjaan rumah yang harus kami kerjakan. Untuk mengurangi jumlah pengangguran dan menarik minat masyarakat agar mau menyekolahkan anak-anaknya hingga ke jenjang perguruan tinggi, perlu dicari pendidikan tinggi satu tahun seperti diploma satu yang lebih efisien.Bidang studi pada pendidikan satu tahun seperti bidang las yang dibutuhkan di mana saja,baik darat maupun laut.Dari sisi skill,bidang itu benar-benar terampil,tapi dari sisi olah pikir tidak perlu pendidikan yang terlalu tinggi.
Lalu apa solusi pengganti UU BHP pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK)?
Ini juga pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Pemerintah harus mempunyai landasan hukum yang jelas sebagai dasar pelaksanaan pendidikan tinggi di Indonesia yang transparan dan akuntabel setelah UU BHP itu dicabut. Namun landasan hukumnya harus dibuat tanpa meninggalkan otonomi perguruan tinggi.Penggantinya kemungkinan pada revisi PP No 17 tentang Tata Kelola.Di PP itu nanti tata kelola pendidikan tinggi akan digabung dengan pendidikan usia dini dan menengah.
Bagaimana dengan peningkatan mutu perguruan tinggi swasta?
Untuk meningkatkan mutu dan minat masyarakat ke perguruan tinggi swasta memang menjadi pekerjaan rumah kita. Namun kami juga perlu bantuan dari masyarakat agar sama-sama menciptakan suasana sehingga perguruan tinggi swasta meningkat kualitasnya dan akuntabel. Kita juga butuh perguruan tinggi swasta agar dunia pendidikan kita makin maju. Di negara-negara maju seperti di Amerika Serikat bahkan perguruan tinggi swastanya lebih baik mutunya, contohnya Stanford.
Saat ini dosen di Indonesia masih banyak yang belum memenuhi standar dan baru 10% yang bergelar S-3.Memang,menurut UU Guru dan Dosen syarat minimumnya harus S-3,oleh karena itu beasiswa untuk menyekolahkan dosen harus diberikan.Namun tidak semudah itu memberikannya karena 50% dosen yang bertugas tidak muda lagi sehingga untuk memenuhi kuota juga tidak mudah.
Kalangan PTN saat ini tengah menggelar SNMPTN, apakah sudah ideal?
Kalau dari sisi pelaksanaan tahun ini sudah ada terobosan yang bagus, yakni menggunakan pendaftaran secara online. Hasilnya pun positif.Ini terlihat dari jumlah pendaftar yang meningkat hingga lebih dari 450.000 peserta.Awalnya kami khawatir mengenai pemakaian teknologi ini karena baru pertama kali ini menggunakan sistem online ini.
Pemerintah mengusulkan ada penambahan kuota jalur SNMPTN, kapan bisa dilakukan?
Ini terbatas pada program studi dan kursinya. Kita masih membutuhkan infrastruktur untuk itu. Namun ke depan proporsinya secara perlahan akan kita tingkatkan melebihi kuota ujian mandiri yang dilaksanakan tiap PTN.
Sebagai Dirjen Dikti baru, bagaimana memandang UN dengan segala pro-kontranya?
UN sangat terkait dengan SNMPTN. Ada dua konsep untuk ujian,satu adalah tes yang menguji capaian seseorang dari apa yang sudah dia pelajari dan yang kedua adalah tes seleksi potensi ke depan jika anak itu sudah masuk ke perguruan tinggi apakah mampu menyelesaikannya atau tidak? Namun keduanya bisa diseder-hanakan dengan menggabung UN dengan SNMPTN atau ada pembagian proporsi dari hasil ujian dan satu lagi dari hasil ujian seleksi baru nilainya nanti digabungkan.Namun opsi itu masih dalam kajian. (neneng zubaidah).
Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/331759/
by admin | May 14, 2010 | Berita
MEDAN, KOMPAS.com – Kedubes Jepang menawarkan beasiswa pemerintah Jepang (Monbukagakusho) kepada para pelajar Indonesia lulusan SMA sederajat untuk melanjutkan pendidikan ke negeri matahari terbit.
“Beasiswa tersebut berupa melanjutkan pendidikan ke universitas di Jepang baik program S-1. D-III an D-II. Pendaftaran mulai dibuka 10 Mei dan ditutup 10 Juni 2010,” kata Kabag humas Konsulat Jendral Jepang di Medan, Aya Kumakura, Kamis (13/5/2010).
Ia mengatakan, bagi yang berminat dapat mengambil formulir pendaftaran Kedubes Jepang bagian pendidikan di Jakarta, Konsulat Jepang di Surabaya dan Medan serta di Konsuler Jepang Makassar.
Sementara bagi siswa tinggal diluar wilayah Jabodetabek, Surabaya, Medan dan Makasar dapat mengirimkan surat lamaran ke Kedubes Jepang engan alamat Jalan MH Thamrin No 24 Jakarta Pusat kode pos 103550.
“Surat lamaran harus berisi nama, alamat, nomor telepon, prodi pilihan, dan juga melampirkan fotocopy rapor, ijazah, serta nilai ijazah. kami akan menganggap sah walau tanpa formulir pendaftaran,” katanya.
Syarat lainnya, calon penerima beasiswa harus lahir antara 2 April 1989 hingga 1 April 1994, memiliki nilai ijazah atau rapor kelas tiga semester terakhir minimal 8,4 untuk program S-1, 8,0 untuk program D-III dan D-II.
“Jika pada saat penutupan tanggal 10 Juni 2010 nilai ijazah asli belum keluar maka nilai ijazah sementara dari kepala sekolah akan tetap diterima. Berkas yang masuk akan diseleksi berdasarkan nilai ijazah dan rapor,” katanya.
Bagi yang sudah mendaftar nanti akan dipanggil untuk mengikuti ujian tertulis pada Juli 2010 dan bagi yang lulus ujian tertulis selanjutnya akan dipanggil untuk tes wawancara dalam bahasa Indonesia pada bulan Agustus.
Bagi yang lulus tes wawancara akan direkomendasikan ke Monbukagukusho dan jika lulus tes di Monbukagukusho akan jadi penerima beasiswa yang akan ditetapkan pada Januari 2011.
Bagi siswa yang berhasil mendapatkan beasiswa tersebut akan diberikan fasilitas bebas biaya ujian masuk, biaya kuliah, tiket Indonesia-Jepang (pulang pergi) serta juga akan diberikan tunjangan sebesar 125 ribu yen perbulan.
Sumber: http://edukasi.kompas.com/read/2010/05/13/13523910/Jepang.Tawarkan.Kuliah.Gratis
by admin | May 4, 2010 | Berita
Jakarta, Kompas – Sejumlah pengelola perguruan tinggi negeri kesulitan mengoperasikan proses belajar-mengajar jika hanya mengandalkan dana dari pemerintah sebab jumlahnya sangat terbatas. Karena itu, perguruan tinggi melakukan kerja sama penelitian dan berbagai langkah lainnya untuk menghimpun dana.
Di Universitas Sumatera Utara (USU), misalnya, dana dari pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya Rp 209 miliar, sedangkan dari APBD Sumatera Utara Rp 18 miliar. Padahal, biaya operasional mencapai Rp 533 miliar.
”Untuk menutupi kekurangan dana tersebut, kami mengandalkan dana dari masyarakat,” kata Rektor USU Prof Syahril Pasaribu di kantornya, Senin (3/5). Yang dimaksud dana dari masyarakat adalah segala bentuk dana yang diterima selain dari pemerintah dan di luar biaya pendaftaran. Dana dari masyarakat itu mencapai Rp 316 miliar dalam setahun.
Sebagian besar dana tersebut diperoleh dari sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Itu pun dilakukan secara variatif berdasarkan tingkat kemampuan ekonomi mahasiswa. Perbedaan besaran SPP itu bergantung pada jalur yang diambil mahasiswa saat mendaftar.
Di Bandung, Jawa Barat, Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Ahmaloka mengatakan, dari anggaran ITB tahun ini sebesar Rp 700 miliar, kucuran dana dari pemerintah hanya Rp 185 miliar. ”Dana dari pemerintah biasanya habis untuk membiayai urusan teknis, seperti gaji pegawai negeri sipil, membayar listrik, dan operasional lainnya,” kata Ahmaloka.
Adapun dana dari mahasiswa dan alumni sekitar Rp 200 miliar. Dana terbesar sekitar Rp 315 miliar justru didapat dari usaha sendiri lewat beragam kerja sama penelitian dan proyek ilmiah yang jumlahnya mencapai 350 kesempatan per tahun.
Dengan cara ini, Ahmaloka mengatakan, ITB masih memiliki tenaga guna mengembangkan kualitas mahasiswa dan pengajar. Salah satunya pemberian beasiswa bagi 4.000 mahasiswa, melengkapi alat penelitian laboratorium dasar, serta memfasilitasi mahasiswa dan pengajarnya dalam belajar-mengajar, seperti perbaikan dan kelengkapan ruang mengajar.
Di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, dari anggaran sekitar Rp 300 miliar tahun ini, hanya separuhnya dari pemerintah. ”Untuk menutupi kekurangannya, UPI mengandalkan bantuan dana mahasiswa, bantuan asing, serta kerja sama dengan pemerintah dan swasta,” kata Direktur Pembinaan Kemahasiswaan UPI Cecep Dermawan di Bandung, Sabtu.
Di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, mahasiswa hanya membayar sekitar 30 persen dari kebutuhan pendidikannya. ”Sekitar 70 persen lainnya dipenuhi dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan UGM, termasuk menjalin kerja sama dengan berbagai kalangan,” tutur Wakil Rektor Senior Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat UGM Retno Sunarminingsih Sudibyo.
Subsidi silang
Meskipun anggaran dari pemerintah untuk perguruan tinggi negeri (PTN) sangat minim, sejumlah PTN tetap berupaya memberikan pendidikan murah dan terjangkau bagi kalangan menengah ke bawah.
Oleh karena itu, PTN melakukan subsidi silang. Di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), misalnya, meskipun PTN tersebut membuka jalur mandiri, biaya kuliah dipatok terjangkau, yaitu sekitar Rp 5 juta.
Biaya kuliah di UNJ untuk mahasiswa lewat penerimaan reguler dan nonreguler Rp 2 juta-Rp 5 juta per semester.
”Karena di UNJ banyak mahasiswa tidak mampu, sekitar 25 persen mahasiswa UNJ mendapat bantuan beasiswa pendidikan dari pemerintah dan sumber lain,” ujar Bedjo Sujanto, Rektor UNJ.
Langkah subsidi silang juga dilakukan perguruan tinggi lainnya, seperti Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, dan Universitas Jember.
Di USU Medan, mahasiswa yang masuk melalui jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru program jalur mandiri (SPMBPJM) biaya SPP-nya mencapai puluhan kali lipat dibandingkan dengan mahasiswa yang diterima melalui jalur lain. Untuk Fakultas Kedokteran, misalnya, mahasiswa jalur SPMBPJM harus membayar SPP Rp 25 juta per semester dan untuk Fakultas Hukum Rp 9 juta per semester. Padahal, untuk mahasiswa jalur lainnya hanya Rp 500.000 per semester.
”Jalur SPMBPJM memang diperuntukkan bagi mahasiswa kaya. Uang SPP yang mereka bayarkan tersebut akan disubsidi silang ke mahasiswa miskin,” kata Kepala Bagian Humas USU Bisru Hafi.
(ELN/MHF/SIR/CHE/LUK/UTI/IRE)
Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/05/04/03203168/ptn.harus.cari.sumber.dana.lain
by admin | May 3, 2010 | Artikel, Berita
Oleh: I Nyoman Suardina
Program Studi Kriya Seni Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Denpasar
Laporan Penciptaan Dana Dipa Isi DenpasarTahun 2009
‘Serikat Serangga’, yang dijadikan topik dalam penciptaan kriya seni ini, merupakan gabungan dua suku kata yang tidak memiliki hubungan secara leksikal. Serikat, secara harfiah diartikan sebagai perkumpulan atau perhimpunan atas suatu persamaan, sedangkan serangga adalah makhluk hidup dari kelompok hewan Invertebrata, kelas Insecta, yang mempunyai bilangan spesies terbanyak.
‘Serikat Serangga’, dalam topik ini adalah sesuatu gagasan untuk menangkap suatu pencitraan lingkungan alam, yang memberikan inspirasi estetik dalam menciptakan karya seni. Bagi pencipta, gabungan kata ‘Serikat Serangga’ menghasilkan imajinasi penuh makna, yang dapat dimanfaatkan untuk menangkap berbagai fenomena melalui perspektif kriya seni, terhadap bermacam sistem kehidupan di alam. Dengan konsep ini, diharapkan akan diperoleh materi penciptaan yang memadai. Kemudian, fenomena siklus kehidupan di alam itu dibagi dalam faset-faset yang lebih kecil, tertuang dalam setiap judul karya yang akan diciptakan.
‘Serikat Serangga’ divisualisasikan menjadi karya seni kriya yang bermatra tiga dan dua dimensional, dengan bahan utama kayu, menggunakan teknik konstruksi dan laminating (mosaik). Pemanfaatan karakter serat kayu merupakan usaha pengorganisasian potensi alamiah material, sebagai penunjang motif. Pola, motif, dan narasi mengacu pada inspirasi pencitraan ‘Serikat Serangga’, sehingga keseluruhan bentuk karya merupakan ciri karya yang bersifat personal. Dengan demikian penciptaan karya kriya ini mengacu pada karya yang mencerminkan ekspresi pribadi, sebagai realisasi gagasan dalam usaha mengembangkan kasanah penciptaan kriya seni.
Karena luasnya tema yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dalam penciptaan, maka ‘Serikat Serangga’ dipandang perlu diciptakan sebagai sebuah frame yang diinterpretasikan untuk mewadahi segala pencitraan sendi-sendi kehidupan manusia. Kendati demikian, karena keterbatasan tertentu antara lain dalam menafsirkan objek yang sangat rumit serta teknik penciptaan yang bervariasi yang tergolong sulit, utamanya dalam rentang waktu yang sangat pendek, tentu tidak semua pencitraan dimaksud bisa diwujudkan. Tetapi tetap diperlukan daya seleksi untuk menentukan objek yang akan diwujudkan menjadi karya seni. Tujuan yang ingin dicapai dalam penciptaan karya seni ini adalah: pertama mewujudkan suatu karya seni yang memiliki ciri khas dan karakter pribadi, artistik, simbolik, dan sesuai dengan yang diinginkan, kedua menambah khasanah kekriyaan, baik dari segi ide, bentuk, maupun teknik penggarapan, yang mencerminkan kebaruan.
Serikat Serangga Dalam Penciptaan Seni Kriya selengkapnya
by admin | May 2, 2010 | Artikel, Berita
Oleh: Dra Ni Kadek Karuni, M Sn
Dibiayai DIPA ISI Denpasar 2009
Ringkasan Penelitian
Penelitian berjudul Perkembangan Seni Kerajinan Ukir Kayu Di Desa Guwang Gianyar Bali (Kajian Bentuk dan Fungsi) ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan seni kerajinan ukir kayu di desa Guwang, meliputi: perubahan dan perkembangan bentuk serta fungsi produk,juga mengenai faktor yang mempengaruhi perubahan dan perkembangannya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidisiplin, yakni pendekatan sosiologis, dan estetik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kwalitatif, dengan analisis deskriptif analitik. Sample ditetapkan berdasarkan teknik purposive sampling, data dikumpulkan melalui studi pustaka, observasi dan wawancara. Data tersebut kemudian diidentifikasi, klasifikasi, seleksi, selanjutnya dianalisis dan diinterpretasi sesuai teks dan konteksnya.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan dan perkembangan seni kerajinan ukir kayu desa Guwang, dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung sebagai penyangga kebudayaan, seperti adanya lembaga adat, institusi pemerintah maupun lembaga kesenian lainnya, yang masing-masing mengambil peran sesuai bidangnya. Demikian juga terjalinnya hubungan yang baik antara perajin dengan perajin dan lingkungan masyarakat, adanya waktu untuk bekerja, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh komunitas perajin, juga turut mendukung terhadap perkembangan dan perubahan seni kerajinan ukir kayu. Dengan demikian eksistensi seni kerajinan ukir kayu Guwang di tengah masyarakat pendukungnya sejalan dengan perkembangan dan perubahan zaman.
Perubahan secara visual terlihat pada bentuk dan fungsi produk seni kerajinan ukir kayu Guwang dari sakral ke arah produk berfungsi profan, yang dipahami sebagai bagian integral dari gerak perubahan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat pendukungnya. Perubahan terjadi karena ditengarai merebaknya dunia pariwisata, yang ternyata telah memberikan keyakinan kuat di kalangan perajin Guwang untuk menekuni profesinya.
Kata-kata Kunci: Seni Kerajinan, Ukir Kayu, Perubahan, dan Perkembangan.
